Jakarta, Harian – Pemerintah menargetkan swasembada garam khususnya garam konsumsi pada tahun 2025. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hassan (Zulhas) mengatakan Indonesia tidak diperbolehkan lagi mengimpor garam konsumen mulai 1 Januari 2025. Aturan tersebut tertuang dalam Revisi Pernyataan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Garam Nasional. .
Sedangkan Indonesia akan menghentikan impor garam industri sepenuhnya pada tahun 2026 atau 2 tahun lagi.
“Tahun depan kita tidak boleh lagi mengimpor garam untuk konsumsi yang diatur dalam Perpres 126/2022, itu sudah tidak boleh lagi. Oleh karena itu, tanggung jawabnya (Kementerian Kelautan dan Perikanan/MCP) besar. Dan setelah 2 tahun seharusnya garam industri juga sudah bisa produksi sendiri kan? “Bisa diimpor lagi,” kata Zulhas saat jumpa pers usai rapat terbatas di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Kamis (28/11). /2024).
Dalam pertemuan usai konferensi pers, Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya tengah menyusun rencana pengembangan model pengelolaan garam yang juga akan melibatkan badan usaha milik negara (BUMN). Lokasi yang dipilih adalah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki kualitas garam dengan kandungan natrium klorida (NaCl) lebih besar dari 97% atau memenuhi standar garam industri.
Foto: Garam diolah secara tradisional di sebuah peternakan di Lamnga, pinggiran Banda Aceh (07/03/2023), Maret 2023 (CHAIDER MAHYUDDIN/AFP via Getty Images)
Garam diolah secara tradisional di sebuah peternakan di Lamnga, pinggiran Banda Aceh (3 Juli 2023), Maret 2023. (CHAIDER MAHYUDDIN/AFP via Getty Images)
|
“Pada garam komersial, syarat utamanya adalah kandungan NaCL kurang lebih di atas minimal 97%. Kami melihat lebih dari 97% NaCL di sana,” kata Trengono kepada wartawan.
Simulasi atau pilot project ini rencananya mulai beroperasi pada tahun 2025 dengan anggaran kurang lebih Rp 2 triliun yang akan disalurkan melalui BUMN. Saat ini, lanjutnya, tim sedang bersiap untuk mulai melaksanakan proyek tersebut.
“Kami usulkan, tapi nanti akan dialihkan ke BUMN pangan. Kami usulkan (anggaran pengembangan model) minimal Rp 2 triliun,” ujarnya.
Namun, Trenggono mengaku masih belum memiliki konsep untuk memodelkan pengelolaan garam. Menurutnya, saat ini masih dalam proses merumuskan ide. Namun, ia berencana segera memulai proyek ini pada awal tahun 2025. Trenggono berharap jika produksi minyak berjalan baik maka sektor hilir, termasuk industri yang membutuhkan garam, bisa lebih mudah ditata.
“Ya, kita harus mulai pada tahun 2025. Di awal tahun 2025 ini harus segera kita mulai, tidak bisa kita tunda lagi. (Karena) yang penting garap hulunya dulu. Kalau arus ke atas banyak, saya yakin industrinya akan membaik,” tutupnya.
(untuk)
Artikel selanjutnya
RI masih gemar mengimpor garam farmasi sehingga membuat Jokowi khawatir