Jakarta, Harian – Presiden terpilih Prabowo Subianto membatalkan pembentukan Badan Pendapatan Negara (BPN) di awal pemerintahannya. Padahal, pemisahan Direktorat Jenderal Pajak, Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan merupakan salah satu program kerja yang dicanangkan saat kampanye pemilu. Mengapa?
Ketua Umum Organisasi Relawan Pengusaha Muda Nasional (REPNAS) Anggawira menduga penundaan itu terjadi sebagai bagian dari dinamika pembentukan kabinet. Membentuk badan baru sepenting BPN pasti memakan waktu, ujarnya.
“Kalau ada instansi baru pasti perlu penyesuaian, perlu manajemen, sumber daya manusia dan sebagainya,” kata Angavira, Jumat (18/10/2024).
Angavira mengatakan keputusan untuk “memisahkan” pajak dari Departemen Keuangan adalah keputusan yang signifikan. Dampak perubahan tersebut perlu diantisipasi, terutama ketika kondisi perekonomian global tidak sebaik sekarang, ujarnya.
“Dengan perekonomian yang sangat ketat dan situasi dunia yang tidak menentu, kita perlu berhati-hati. Saya kira Pak Prabowo tidak mau ambil risiko,” kata ketua kelompok usaha pendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 itu. .
Angavira mengatakan, keputusan Prabowo untuk lebih berhati-hati juga terlihat dalam pemilihan menteri sektor perekonomian. Seperti diketahui, Prabowo berhasrat mempertahankan jabatan Menteri Perekonomian di era Presiden Joko Widodo. Misalnya saja Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Kalau memang ada pendatang baru yang masuk pemerintahan atau kementerian, pasti butuh waktu untuk menyesuaikan diri,” ujarnya.
Keputusan Prabowo menunda pembentukan BPN sebelumnya muncul saat presiden terpilih itu memanggil calon menteri dan wakil menteri ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan.
Belakangan terungkap, Prabowo tetap mempertahankan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dan mengajukan tiga orang sebagai calon Wakil Menteri Keuangan. Tiga calon Wakil Menteri Keuangan adalah Thomas Jiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu.
Usai pertemuan, Sri Mulyani memberi isyarat agar Prabowo tidak membentuk BPN. “Pak Prabowo bicara Kementerian Keuangan itu satu kementerian,” ujarnya.
Untuk tiga dolar tersebut, Anggito juga menyampaikan pesan serupa terkait BPN. Ia mengaku menerima pesan Prabowo untuk mengoptimalkan pendapatan negara. “Jadi tujuannya untuk mengoptimalkan pendapatan negara,” ujarnya.
(rsa/haa)
Artikel selanjutnya
Pajak terpisah dari Kementerian Keuangan tidak menjamin simpanan setara, lebih baik begini!