Jakarta, Harian – Ketua Satgas Perumahan Presiden terpilih Prabowo Subianto Hashim Djojohadikusumo menyerukan penghapusan pajak pembelian rumah, yakni Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penerimaan Negara (PPN).
Rencananya kebijakan tersebut akan diterapkan pada awal masa jabatan Prabowo. Namun penghapusan ini bersifat sementara. Hal ini untuk mengurangi beban masyarakat yang memiliki rumah.
“Kita sudah beberapa kali berdiskusi, ada usulan dari Pak Nixon (Dirut BTN), Pak Bonney (anggota Satgas Perumahan), kalau tidak salah dari SMF, dll, untuk PPN 11%. dihapus untuk beberapa waktu, mungkin 1, 2. “Kami membatalkan 3 tahun pertama. Ini untuk mengurangi beban,” kata Hashim seperti dikutip Detikcom, Senin (14/10/2024).
Rencananya, menurut Hashim, Prabowo akan melikuidasi sementara BPHTB sebesar 5%. Dengan demikian, PPN dan PPh Orang Pribadi sebesar 16% dihapuskan untuk sementara.
Penghapusan pajak ini dilakukan dalam rangka membuat sektor real estate kembali bangkit dan aktif, serta sebagai stimulus ekonomi untuk memerangi kemiskinan.
Hashim sadar negara akan kehilangan sejumlah sumber penerimaan seperti PPN dan BPHTB. Namun menurutnya, hal tersebut bisa digantikan dengan pendapatan lain-lain. Belum lagi ke depan akan ada Kementerian Pendapatan Negara yang akan mengatur penerimaan negara.
“Kita bisa menghitung justifikasi kompensasi hilangnya pendapatan. Mungkin teman-teman dari REI, dari BTN, kalau 16% (pajak perumahan) ini kita hapus, lalu berapa pendapatan negara yang hilang, lalu kita terima dari pajak dan pajak. lain-lain, dari kontraktor, dari pendapatan lain-lain”, tegasnya.
Hashim juga angkat bicara soal rencana Prabowo membangun 3 juta rumah. Pembangunan 3 juta rumah dilakukan setiap tahunnya, bukan dalam 1 periode.
“Saya mau sampaikan ini, blak-blakan saja, bukan 3 juta (1 poin). Kami ingin mendapat 3 juta setiap tahun, (5 tahun) 15 juta. Saya berharap bisa membangun 3 juta (rumah) setiap tahunnya,” kata Hashim dalam kesempatan yang sama.
Nantinya, dari 3 juta rumah, akan dibangun 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan. Pembangunan di daerah pedesaan mungkin tidak dibangun oleh kontraktor yang memiliki reputasi baik. Ia mengatakan, pembangunan rumah di desa-desa akan dilakukan oleh kontraktor kecil, UMKM, dan BUMD.
“Prabowo ingin 2 juta apartemen (rumah) di pedesaan dibangun oleh kontraktor kecil, UMKM, koperasi, dan BUMD,” ujarnya.
Agar kelas menengah bisa bangkit kembali, pembangunan rumah di pedesaan tidak boleh dilakukan oleh kontraktor besar atau konglomerat.
“2 juta rumah setiap tahun di desa diperuntukkan bagi pengusaha kecil, kontraktor kecil. 1 juta (rumah di kota) dibuka (untuk perusahaan besar),” kata Hashim.
(haa/haa)
Artikel berikutnya
KPS mensyaratkan penangguhan PPN sebesar 12%, yang menunjukkan konsekuensi yang mengerikan!