Jakarta, Harian – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marwes) menyebut Indonesia kerap dituding melakukan kampanye hitam terkait pengelolaan program pengolahan nikel dalam negeri yang disebut “nikel kotor”.
Yang dimaksud dengan “nikel kotor” sendiri adalah pengelolaan nikel yang tidak memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG).
Deputi Bidang Penanaman Modal dan Koordinasi Kegiatan Pertambangan Kementerian Koordinator Kelautan dan Perikanan Septian Hario Seto mengatakan dugaan kampanye hitam terhadap Indonesia terkait pengelolaan nikel bermula dari banyaknya perusahaan nikel global yang saat ini “bangkrut”.
Padahal, total kapasitas produksi nikel perusahaan yang ditutup itu mencapai 400 ribu ton.
Sementara itu, Indonesia kini dinilai berhasil dalam pengelolaan nikel yang efektif, salah satunya dengan penerapan program daur ulang nikel yang berkelanjutan.
“Karena sejujurnya dengan kemajuan yang kita miliki saat ini, khususnya dalam pengolahan nikel, banyak perusahaan nikel di luar negeri yang tutup. Jadi kita lihat saja di Australia. Jumlahnya kalau tidak salah, “Di dunia menurut data yang saya punya, 400 ribu ton itu setara dengan produksi yang sudah tutup, jadi otomatis kita paham mereka juga tidak senang,” jelas Seto. kepada Harian di bidang Pertambangan Program zonal, tanggal terbit: Rabu (16/10/2024).
Sementara itu, Seto mengatakan, untuk kembali “membersihkan” nama Indonesia dari tudingan kampanye kotor nikel, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melakukan klarifikasi dengan melibatkan beberapa kedutaan besar dari berbagai negara.
Dalam pertemuan tersebut dijelaskan situasi nyata pengolahan nikel di Indonesia.
“Kemarin Menlu juga mengumpulkan duta besar kita di negara-negara strategis. Di Uni Eropa, di Jepang, di Korea, di Amerika, di Australia. Bagi kami sudah memberikan penjelasan tentang apa itu lanskap industri nikel. Maka kondisi sebenarnya adalah: “Ya. Dan memberikan klarifikasi atas tuduhan palsu yang ditujukan kepada Indonesia,” imbuhnya.
Seto berpendapat, setiap pembeli nikel di Indonesia harus selalu mengecek tingkat lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG) pengolahan nikel di Indonesia.
Secara khusus, lanjut Seto, perusahaan produsen kendaraan listrik sudah menjadi pembeli nikel. Ia yakin perusahaan kendaraan listrik harus memastikan bahwa nikel yang dipasoknya berasal dari penambangan dan pengolahan yang bertanggung jawab.
“Setiap pembeli nikel Indonesia, khususnya perusahaan kendaraan listrik, selalu melakukan uji tuntas. Untuk menguji benar atau tidak, nikel ini ditambang dari tambang yang benar, lalu emisinya apa, ESGnya apa? Mereka memeriksanya seperti ini,” tambahnya.
Meski ditegaskan Indonesia tidak melakukan cara-cara seperti yang dituduhkan, pemerintah tidak menutup mata jika ada tanda-tanda tata kelola pemerintahan di Indonesia perlu diperbaiki.
“Tapi bukan berarti kita menutup mata. Kita punya kekurangan, kita perbaiki. Kalau ada tudingan yang tidak benar, maka kita harus gencar menghadapinya,” tegasnya.
 Foto: Deputi Bidang Penanaman Modal dan Pertambangan Kementerian Perhubungan Laut RI Septian Haryo Seto saat diskusi hukum dengan kejaksaan di Aula Kempinski Bali, Jakarta, Selasa (15/10/2024). (Harian/Tri Susilo)Deputi Bidang Penanaman Modal dan Pertambangan Kementerian Perhubungan Laut RI Septian Haryo Seto dalam diskusi hukum dengan kejaksaan di Aula Kempinski Bali, Jakarta, Selasa (15/10/2024). (Harian/Tri Susilo)
|
(Oh)
Artikel selanjutnya
Perekonomian Sulteng Tumbuh 11,91% di 2023, Apa Pendorongnya?