Jakarta, Harian – Pemerintahan era Presiden Indonesia Prabowo Subianto sedang menyiapkan skema baru sebagai pengganti subsidi bahan bakar minyak (BBM), salah satunya adalah bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat yang berhak menerimanya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Bahlil mengatakan pihaknya akan segera bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk membahas rencana perubahan skema subsidi BLT. Bukan hanya BLT, pemerintah sebenarnya belum menghapus subsidi BBM. Kedepannya, subsidi hanya dapat digunakan pada kendaraan yang memenuhi syarat.
“Kami ingin, setelah ini saya lapor dulu ke Menteri Keuangan, mungkin kami ngotot agar yang berlogo BLT dulu,” kata Bahlil saat ditemui di kediamannya, Jakarta Selatan, dikutip Kamis (28/). 11/2024).
Bantalan yang dimaksud, lanjut Bahlil, adalah strategi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah masa transisi perubahan skema subsidi BBM di Indonesia. Pihaknya ingin memastikan subsidi pemerintah benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
“Jumlah dan volumenya semua sama. Dan apa? Ada keadilan. Hal ini dalam rangka keinginan Pak Presiden Prabowo untuk memastikan bahwa yang berhak menerimanya adalah orang-orang yang berhak,” jelasnya. .
Dengan demikian, bagi setiap orang yang berhak menerima BLT, kata Bahlil, akan disesuaikan berdasarkan gabungan data berbagai kementerian dan lembaga terkait. Misalnya Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Kementerian Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) hingga data PT PLN (Persero) dan PT Pertamina ( persero).
“Datanya terpercaya, merupakan gabungan data, data Kementerian Sosial, data Bappenas, data PLN, data Pertamina, data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, digabung menjadi satu lalu diselaraskan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. BPS,” jelasnya.
BPS sendiri, lanjut Bahlil, bertugas melakukan rekonsiliasi data penerima BLT subsidi BBM berdasarkan perintah Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta agar data masyarakat yang membutuhkan lebih spesifik.
“Jadi sampai saat ini kami belum mendapat informasi apa pun. Oleh karena itu, kali ini Presiden Prabowo memerintahkan agar ada satu data saudara kita yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, BPS ditunjuk menjadi komandan dalam rangka keseragaman data,” tegasnya.
Sayangnya, Bahlil enggan memberikan informasi lebih lanjut mengenai jumlah masyarakat yang akan menerima BLT berdasarkan rencana peralihan subsidi BBM CS Indonesia.
Namun yang pasti, kebijakan yang diambil pemerintah nantinya akan diumumkan oleh Prabowo bersama partainya.
“Nanti Pak Presiden, Insya Allah akan kami umumkan, jadi skema ini kemungkinan besar campuran. Campuran subsidi komoditas dan sebagian subsidi BLT,” ujarnya.
(pgr/pgr)
Artikel selanjutnya
Prabowo Ingin Ubah Subsidi BBM ke BLT, Ini Yang Perlu Diperhatikan…