Jakarta, Harian – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah berbicara terbuka mengenai wacana pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan yang akan mengubah skema subsidi sumber daya energi seperti bahan bakar minyak, bahan bakar gas cair, dan listrik.
Khususnya dari subsidi komoditas hingga subsidi langsung atau penargetan penerima manfaat melalui bantuan langsung tunai (BLT).
Kepala Biro Komunikasi, Informasi Publik, dan Kerjasama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Kahyono Adi menilai apa yang dibicarakan pemerintahan Prabowo terkait penyaluran subsidi sesuai sasaran sudah sejalan dengan semangat. yang ditaati oleh pemerintah. pemerintahan saat ini.
“Tujuannya sama. Tujuannya ideal jika subsidi ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara langsung,” kata Agus saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (27/9/2024).
Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Jibran Burhanuddin Abdullah menilai subsidi energi lebih baik diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang membutuhkan agar lebih tepat sasaran.
“Kami ingin datanya diperbaiki, diperbaiki, sehingga mereka (masyarakat miskin) diberikan bantuan langsung tunai bukan untuk barangnya, tapi untuk keluarganya yang berhak menerimanya,” kata Burhanuddin di UOB Indonesia Economic Outlook 2025. peristiwa.
Ia mengatakan subsidi energi sebesar Rp 540 triliun yang diberikan selama ini masih belum sesuai dengan kenyataan. Misalnya saja yang terjadi di Kota Solo, Jawa Tengah.
Dalam kunjungannya ke Solo, ia mengetahui bahwa subsidi listrik yang seharusnya membantu masyarakat dengan tingkat perkembangan ekonomi rendah, ternyata hanya mampu memenuhi kebutuhan listrik yang sangat minim, seperti menyalakan satu lampu per rumah saja, dengan biaya bulanan. sekitar 30 Rs Indonesia. ribu.
“Jadi minggu lalu saya ke Solo, ketemu klien di bawah dengan mata uang zlotys, mereka bayar 30 ribu rupiah per bulan, lampunya cuma satu,” ujarnya.
Selain itu, Burhanuddin juga menilai masyarakat miskin tidak mendapat manfaat signifikan dari subsidi BBM dan LPG. Hal ini karena pada umumnya mereka tidak memiliki kendaraan sehingga subsidi BBM tidak relevan bagi mereka.
“Masyarakat miskin tidak menerima atau menerima manfaat dari subsidi BBM. Mereka tidak mendapatkan sepeda motor. Mereka beli bensin, tapi satu buah melon (LPG bersubsidi) untuk 2 minggu sangat sedikit. Lalu siapa sebenarnya yang diuntungkan dari subsidi tersebut? – kata Burhanuddin.
Oleh karena itu, rencana perubahan skema subsidi bertujuan untuk memastikan bantuan benar-benar sampai ke masyarakat miskin dengan memberikan subsidi dalam bentuk BLT yang lebih relevan dengan kebutuhan sehari-hari.
“Kami mengurangi subsidi, tapi mengarahkannya ke tujuan produktif. Artinya, kami memperkuat pertumbuhan kami dengan mengurangi subsidi,” ujarnya.
(bos/bos)
Artikel berikutnya
Video: Harga Minyak Dunia Turun, Apakah Harga BBM Tertinggal?