Jakarta, Harian – Rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mewujudkan visi dan misinya melalui pembentukan Badan Pendapatan Negara (BPN) semakin terlaksana.
Salah satu tujuannya adalah mencari sumber penerimaan negara baru untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah pada APBN 2025, yang masih sesuai dengan rancangannya.
“Saya selalu sampaikan kepada presiden terpilih bahwa programnya bagus, tapi tahan lama atau tidak, ada uang atau tidak, kemauan politik tidak akan berhasil, perlu kapasitas untuk melaksanakannya,” kata Ketua Pakar. Pengurus TKN Prabowo, Burhanuddin Abdullah pada acara UOB Economic Outlook 2024 di Jakarta, seperti dikutip, Jumat (27 September 2024).
Padahal, dari anggaran belanja APBN 2025 yang disetujui DPR dan pemerintah saat ini sebesar Rp3.621,3 triliun, lebih kecil Rp300 triliun dibandingkan rencana belanja kelompok ahli Presiden terpilih Prabowo Subianto. .
Model belanja pemerintah sebenarnya sebesar Rp3.905,38 triliun untuk mencapai target pertumbuhan 5,89% pada tahun 2025. target pertumbuhan tahun 2029 sebesar 8%, dengan rencana belanja pemerintah tahun ini sebesar Rp6.096,88 triliun.
Untuk mengisi kesenjangan ini, pemerintahan Prabowo yakin diperlukan perbaikan kelembagaan di masa depan, kata Burhanuddin. Hal pertama yang akan diperbaiki adalah Kementerian Keuangan dengan membebaskan komponen penerimaan perpajakan, bea dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (NTGP) untuk diserahkan ke BPN.
“Hal pertama yang ingin mereka ubah adalah pendapatan pemerintah. Insya Allah ada Menteri Pendapatan Negara yang mengurusi pajak, bea cukai, PNBP, jadi terpisah dari Kementerian Keuangan,” kata Burhanuddin.
Instansi kedua yang akan dibenahi adalah Kementerian BUMN karena kontribusi aset BUMN terhadap pendapatan negara tidak signifikan. “Mungkin kita perlu memperbaiki dan meningkatkan kontribusi kita dan perlu ada transformasi bisnis, transformasi struktural,” kata Burhanuddin.
Burhanuddin memastikan seluruh pembenahan kelembagaan tersebut akan dilaksanakan oleh Prabowo pada Januari 2025. Sehingga, saat dilantik pada 20 Oktober 2024 nanti, memang sudah ada nama menteri atau kepala yang membidangi urusan pendapatan negara.
“Ini kemungkinan besar akan kita lakukan mulai Januari 2025,” kata mantan Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008 itu.
Burhanuddin memastikan pendalaman urusan keuangan akan menjadi salah satu tugas pokok Badan Pendapatan Negara yang akan dibentuk Presiden terpilih Prabowo Subianto usai dilantik sebagai Presiden RI.
Badan Pendapatan Negara akan menjalankan tugas menarik dana asing ke dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang jumlahnya masih kurang dari 10% terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Mungkin kita lihat kalau Kementerian Pendapatan Negara sudah terbentuk, saya ingin ada sel di sana yang khusus memperdalam masalah keuangan kita,” ujarnya.
Burhanuddin mengaku belum mengetahui detail tugas pendalaman pasar keuangan yang akan diemban Badan Pendapatan Negara. Menurutnya, tujuan mereka adalah untuk mengetahui alat apa saja yang belum dimiliki Indonesia untuk menarik dana asing ke negara tersebut.
“Karena kita sudah lama membicarakan pendalaman pengembangan keuangan, 20 tahun yang lalu, sejak saya bekerja di BI (pengelola BI periode 2003-2008), kita sudah membicarakan pendalaman pengembangan keuangan, tapi tidak mendalam. fokus mempelajari ini. Kalau perlu ditiru saja dari luarnya,” tegasnya.
Namun, menurut Burhanuddin, salah satu skema pendalaman pasar keuangan yang bisa dilakukan dalam waktu dekat adalah dengan memungkinkan eksportir lebih aktif menempatkan dananya di dalam negeri dan tidak lagi menyimpan dolar ekspornya di negara lain.
“Jadi saya ingin unit ini mungkin ada di Kementerian Pendapatan. Ya, salah satu tantangannya adalah membuat masyarakat merasa nyaman menyimpan dolarnya di sini daripada terus-menerus mengeluarkannya,” kata Burhanuddin.
(Arj/ya)
Artikel selanjutnya
Akhir Cerita: Beli Sepatu Rp 10 Juta, Pajak Rp 31 Juta.