INFORMASI NASIONAL – Sebagai kota global, Jakarta mengalami kemajuan di berbagai sektor. Salah satunya menyiapkan energi baru terbarukan (EBT) untuk mendukung tujuan pemerintah pusat dalam mencapai emisi karbon nol persen pada tahun 2060.
Penjabat (plt) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bahkan membenarkan dukungan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Energi Daerah 2023-2050. “Visi Rencana Induk Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah menyediakan energi hijau dan terdepan dalam teknologi energi bersih,” ujarnya, seperti dikutip dari Di antara.
Sebagai salah satu pelaksana kebijakan tersebut, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi atau DTKTE) Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah program dengan semangat sinergi. Artinya melibatkan banyak pihak: mulai dari instansi pemerintah, swasta, ilmuwan, komunitas, dan masyarakat.
Salah satu upaya yang semakin gencar dilakukan adalah pemasangan sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di atap gedung pemerintah, sekolah, dan rumah sakit umum daerah (RSUD). “Kami “Menghimbau kepada setiap industri untuk membuat PLTS dan melakukan audit energi untuk konservasi energi,” ujarnya Kepala DTKTE Provinsi DKI Jakarta Hari Nugroho dalam keterangan tertulisnya kepada Info Laju10 September 2024
Langkah selanjutnya adalah memperbaiki ekosistem EV. Hal ini dicapai dengan menambah jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan memberikan insentif bagi konversi kendaraan listrik, termasuk sepeda motor listrik.
Pemprov DKI Optimalkan Potensi PLTS
Menurut Hari, Pemprov DKI juga sedang membangun jaringan transmisi listrik antar pulau yang disebut dengan Jaringan kepulauan. Hal ini akan memungkinkan energi terbarukan didistribusikan antar wilayah sehingga listrik bersih dapat didistribusikan secara lebih merata ke berbagai pusat industri.
Selain itu, kami berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mengembangkan mekanisme perdagangan emisi dan pertukaran karbon. Tujuannya adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong investasi pada proyek energi terbarukan.
“Saat ini tugas pokok dan fungsi yang DTCFC jalankan dan laksanakan adalah diversifikasi penggunaan energi biofuel dan PLTS. “DTKTE selalu berkoordinasi dengan PLN terkait regulasi pengembangan PLTS baik swasta maupun pemerintah, serta pengembangan SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum),” kata Hari.
Periklanan
Sebagai contoh pengembangan PLTS lebih lanjut, DTKTE melakukan studi kelayakan terhadap 27 rumah sakit umum daerah (RSUD) yang mengarah pada potensi pemanfaatan EBT. Misalnya PLTS dan potensi penghematan energi pada bangunan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, program pemasangan PLTS sangat efektif dan dapat mengurangi penggunaan energi fosil, sehingga rumah sakit juga berkontribusi dalam penurunan emisi di DKI Jakarta, jelas Hari.
Langkah sinergi ini, lanjutnya, tidak hanya menyangkut Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau rumah sakit umum, tetapi juga lembaga publik lainnya. “Misalnya dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI (DLH) sebagai bagian dari program kerja sama pelaksanaannya Jam Bumi di Hari Bumi,” kata Hari.
Akademisi program teknik sipil Universitas Katolik Soejapranata (Unica), Joko Setihowarno mengakui upaya transisi Jakarta menuju energi bersih telah berhasil. Namun, ia menekankan pentingnya mempersiapkan kota global dalam hal transportasi. Sebab, penggunaan transportasi umum secara masif akan mendorong upaya penciptaan energi bersih.
“Pelayanan Transyakarta sekarang bisatutup “88,2 persen luas Kota Jakarta,” tulisnya kepada Info. Laju. Joko berharap moda transportasi ini bisa dikembangkan lebih luas, apalagi Jakarta kini dibidik menjadi pusat aglomerasi bersama dengan Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi, dan Cianjur.
““Dalam membangun ekosistem angkutan umum, khususnya yang berbasis listrik atau baterai, pemerintah perlu memperkuat kebijakan untuk menjadikan angkutan umum sebagai prioritas wajib dan basis pelayanan publik,” jelas pengamat transportasi itu.
Joko menilai, dalam membangun ekosistem ini, pemerintah perlu menyatukan upaya semua sektor. Misalnya dengan perbankan dan pengembang khususnya di kawasan Bodetabekur.
Ia juga meminta lembaga, kementerian, dan departemen untuk melepaskan ego industrinya sehingga target emisi karbon nol bersih pada tahun 2060 dapat tercapai. “Jadi ini bukan insentif untuk membeli sepeda motor atau mobil listrik. “Padahal, ada kebutuhan akan angkutan umum yang menggunakan listrik,” tegas Joko.