Jakarta, Harian – Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan menjadi tuan rumah pertemuan para pakar Asia mengenai perlindungan pengangguran. Forum internasional yang dihadiri oleh 15 negara Asia ini didedikasikan untuk membahas praktik terbaik dalam penerapan program perlindungan pengangguran di masing-masing negara.
Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Timur Simreen Singh mengatakan sistem perlindungan pengangguran ini telah terbukti menjadi alat penting dalam mencegah kemiskinan, membangun ketahanan dan menjadi penstabil ekonomi dan sosial yang kuat di saat krisis. Program Perlindungan Pengangguran juga dipandang mampu memberikan dukungan kepada pekerja yang terkena dampak negatif inovasi teknologi dan perubahan iklim.
Simrin menjelaskan bahwa selama dua dekade terakhir, semakin banyak negara Asia yang menciptakan skema perlindungan pengangguran, serta meningkatkan hubungan antara layanan ketenagakerjaan dan pelatihan kejuruan.
“Ini merupakan kerja sama yang luar biasa dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ini adalah topik penting bagi kawasan Asia-Pasifik. Artinya, tidak hanya untuk Indonesia. Jaring pengaman sosial melindungi kelompok yang paling rentan, dan kita tahu bahwa kita telah melewati masa-masa sulit. “Pada masa Covid-19 ini cukup sulit, banyak pekerja yang sebelumnya memiliki pekerjaan menjadi rentan karena kehilangan pekerjaan,” kata Simrin, dikutip dari Antara. keterangan tertulis pada Rabu (10 September 2024).
ILO mencatat bahwa kawasan Asia mengalami peningkatan dalam penyediaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi korban PHK, dengan cakupan meningkat dari 9% menjadi 13% pada tahun 2023.
Sementara di Indonesia, pemerintah telah menerapkan skema perlindungan pengangguran melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan mulai tahun 2021. Program ini merupakan salah satu amanat konstitusi berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja.
Sesuai semangat ILO, pemerintah ingin JKP mampu menjaga taraf hidup layak ketika pekerja kehilangan pekerjaan. Sehingga pasca PHK, para pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak sembari berusaha mencari pekerjaan kembali.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Kahyo berharap forum tersebut menghasilkan berbagai rekomendasi untuk meningkatkan kualitas program JKP.
“Suatu kehormatan besar bagi Indonesia khususnya BPJS Ketenagakerjaan bisa menjadi tuan rumah forum internasional ini. Kami senang dengan forum ini karena bisa berdiskusi dan berbagi pengalaman dengan negara lain dalam mengelola JKP,” kata Anggoro.
“Acara ini juga merupakan bagian dari rangkaian acara menjelang Social Security Summit yang akan kita selenggarakan pada November tahun depan,” imbuhnya.
Anggoro juga mengatakan tren klaim JKP semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini tidak lepas dari kondisi perekonomian global yang penuh permasalahan dan ketidakpastian.
Terlebih lagi, Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan menyusutnya kelas menengah yang menjadi salah satu tantangan dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Ia menegaskan, penguatan jaminan sosial bagi pekerja, khususnya kelas menengah, merupakan salah satu upaya untuk meredam dampak dan kecepatan kondisi tersebut dan harus menjadi komitmen bersama semua pihak.
Sejak manfaat JKP mulai dibayarkan pada tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat JKP kepada lebih dari 100 ribu pekerja yang terkena PHK dengan total nominal Rp675 miliar per 31 Agustus 2024.
Pada Agustus lalu, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 80% pekerja yang di-PHK pada tahun 2024 akan menerima manfaat JKP. Anggoro menyadari kesenjangan 20% masih ada karena tidak semua pekerja berhak menjadi anggota JKP atau menerima manfaat JKP.
Angoro mengusulkan kerja sama yang lebih besar untuk memperkuat ekosistem jaminan sosial, khususnya di kawasan Asia. Sehingga saling berhubungan dan menyeluruh bagi seluruh pekerja.
“Saya berharap berbagai pengalaman dan solusi yang akan dibahas dalam forum ini dapat menginspirasi kita untuk meningkatkan kualitas jaminan sosial di setiap negara. Sehingga kita dapat mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja di seluruh dunia,” tutup Angoro.
(ra/ra)
Artikel berikutnya
Social Fest menjadi pameran proyek P5 bidang kesejahteraan sosial